Pemerhati Perikanan Harap Kebijakan Pemerintah Mampu Pertimbangkan Nasib Nelayan

Akkareso.com|Makassar ;- Negeri matahari terbit Jepang, ternyata memiliki tingkat rata-rata diatas kecerdasan orang Asia lainnya, salah satu penyebabnya karena penyerapan makanan terbesarnya adalah ikan.

Hal itu juga dibuktikan dengan, Jepang yang memiliki kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) nya yang mendapat pengakuan internasional dan sejajar dengan negara-negara industri maju lainnya.

Selain dengan Ikan, yang berakibat positif kepada tingkat kecerdasan, orang Jepang juga dikenal bangsa yang sehat dan memiliki gairah hidup tinggi sampai pada usia tua bahkan sampai pada usia 80 tahun. Dengan tingkat konsumsi ikan, orang Jepang rata-rata 60 kg per orang per tahun.

Pemerhati Perikanan sekaligus Ketua Asosiasi Pengusaha Kepiting Seluruh Indonesia, Tjandra Setiadji mengungkapkan Indonesia yang luas wilayahnya 7,81 juta km2 yakni terdiri dari 2,01 juta km2 daratan dan 6.315.220 km2, dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah sebagai Negara Maritim terbesar di dunia karena salah satu faktornya adalah memiliki berbagai kekayaan alam dalam kekuasaan laut yang cukup luas.

“Karena Indonesia memiliki unsur yang dominan dari sektor kelautan, maka tidak berlebihan kalau Indonesia kemudian disebut sebagai negara yang punya potensi untuk mendorong warganya menjadi warga yang unggul dari negara lainnya. Karena dapat menghasilkan ikan yang cukup dan masa depan inilah yang akan menentukan adalah institusi negara yang bergerak di bidang perikanan, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),” ujar Andi sapaan karibnya dalam keterangan tertulisnya.

Lanjut Andi, dia juga menyinggung soal kebijakan pengetatan untuk pengurusan izin sebuah kapal penangkap ikan selama ini.

“Tetapi yang saya simpulkan adalah untuk meminimalisir penyebab rusaknya ekosistem di laut. Alasan ini sesungguhnya sangat diterima, tetapi dengan alasan itulah jangan sampai para nelayan jadi korban termasuk juga para pelaku usaha di sektor tangkap ikan,” tutur Andi.

Fakta di lapangan ini bisa kita lihat banyaknya kapal bersandar di pelabuhan dan tidak melakukan aktivitas tangkap ikan. Jumlahnya tidak hanya hitungan jari tetapi puluhan atau bahkan ratusan kapal terpaksa berhenti beroperasi hanya gara-gara adanya kebijakan baru untuk mengurus surat izin operasional.

Menurut Andi dengan kondisi ini bukan hanya berakibat bertambahnya jumlah penganguran atau bahkan jumlah rakyat miskin gara-gara tidak bisa bekerja. tetapi ini juga berakibat rendahnya tingkat konsumsi ikan rakyat Indonesia.

Ekosistem tentu bagian penting yang harus dipikirkan oleh Negara dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tetapi juga penting dipikirkan ketersediaan ikan untuk mememuhi kebutuhan rakyatnya dan sebagai solusi tentu bukan hanya dengan pengetatan. Karena kebijakan selama ini dapat memberi peluang hanya kapal milik pengusaha yang tidak berlatar belakang asli Indonesia yang dapat beroperasi.

“Selain itu dapat juga menimbulkan peluang adanya impor ikan dari negara lain, sehingga sangat lucu kemudian kalau Indonesia disebut sebagai negara maritim tetapi ketersediaan ikan saja masih mendatangkan dari negara lain yaitu impor,” tegasnya.

Sedangkan kalau dilihat dari data tingkat konsumsi ikan orang Indonesia masih di bawah 30 kg per orang per tahun, separuh dari Jepang yang sudah menduduki 60 kg bahkan dibandingkan dengan Negara terdekat seperti Malaysia saja Indonesia masih dibawahnya. Karena Malaysia sudah mencapai 37 kg per orang per tahun.

Lebih lanjut, Andi berharap dengan dilantiknya Edhy Prabowo sebagai Menteri KKP tentu melahirkan harapan baru di sektor perikanan, lebih spesifik lagi di sektor tangkap ikan.

“Kebijakannya tentu diharapkan mempertimbangkan nasib nelayan yang terkatung-katung selama ini,” bebernya

Latar belakang sebagai militer yang sudah barang tentu memiliki komitmen kebangsaan yang tinggi dan patriotisme yang luas, KKP kedepan dapat memperjuangkan kepentingan yang memihak kepada rakyat kecil terutama para nelayan.

Industri perikanan kita manfaatkan untuk penyerapan lapangan pekerjaan dan peningkatan nilai tambah, Fokus membangkitkan industri perikanan, Perikanan budidaya dioptimalkan dan diperkuat untuk penyerapan lapangan kerja dan peningkatan protein serta nilai tambah.

Perikanan tangkap perlu didorong untuk menangkap ikan sampai ZEE, Penguatan Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan melalui kewenangan dan koordinasi yang lebih besar.

“Jadi permasalahan yang dihadapi para nelayan dan pelaku usaha sektor perikanan selama ini akan terjawab dengan rancangan Bapak Menteri yang baru,” pungkasnya (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here