Tidak Mau Komentari Perppu KPK, Yasonna Laoly: Tanyakan Saja ke Pak Mahfud MD

Akkareso.com|Makasar ;- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly enggan mengomentari terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang untuk mengoreksi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Komisi Pemberantasan Korupsi atau Perppu KPK.

Saat dimintai keterangan, dirinya meminta wartawan agar tidak menanyakan hal tersebut pada dirinya, melainkan ia mengarahkan kepada Menteri Polhukam, Mahfud MD.

“Ya, tanyakan sajalah kepada pak Menko Polhukam, untuk ditindaklanjuti,” kata Yasonna kepada awak media. Senin (4/11/2019).

Lebih jauh kata Yasonna, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 itu juga telah berlaku per 17 Oktober lalu. Soal Perppu pun tentu harus dianalisis ulang dan dilihat sejauh mana penerapan undang-undang baru tersebut.

“Sekarang UU itu telah berlaku. Jadi kita analisis dulu. Dalam pelajaran itu, (soal Perppu) tenang saja,” ujarnya

Namun sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengklaim Jokowi tengah mempertimbangkan masukan dari semua pihak terkait Perppu KPK. Menurutnya, Perppu KPK merupakan kewenangan Presiden.

“Jadi tinggal kita nunggu Presiden bagaimana. Sudah diolah,” kata Mahfud.

Selain itu Mahfud menyampaikan bahwa masukan terkait Perppu KPK sudah ada sebelum ia dipilih menjadi menteri menggantikan Wiranto. Ia berkata masyarakat juga telah memberikan sikap dan pandangannya mengenai Perppu KPK kepada Jokowi.

“Perppu KPK merupakan kewenangan pak Jokowi. Dengan posisi tersebut, jadi saya tidak punya kewenangan untuk mengintervensi penerbitan Perppu KPK,” jelasnya

Sementara itu, pada 1 November lalu, Jokowi menegaskan tak akan menerbitkan Perppu KPK. Dia mengaku merasa tak elok mengeluarkan sebuah peraturan, sementara proses uji materi di MK masih berlangsung. Menurutnya, sikap ini adalah bagian dari sopan santun dalam bertata Negara.

“Jangan ada, orang yang masih berproses, uji materi kemudian langsung ditimpa dengan sebuah keputusan yang lain. Saya kira kita harus tahu sopan santun dalam bertata Negara,” ujar Jokowi.

Disisi lain, pihak Mahasiswa mengancam akan kembali menggelar demonstrasi menuntut diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) KPK. Ancaman itu, merespons pernyataan Jokowi yang tak akan menerbitkan Perppu KPK sampai uji materi di MK selesai. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here