Duga Korupsi Dana Covid-19, Poleang Institute Akan Polisikan 6 Lurah Bombana

Akkareso.com|Makassar ;- Pembentukan Satuan Tugas Covid-19 oleh aparatur kecamatan dan kelurahan, Kecamatan poleang Kabupaten Bombana dinillai telah menyalahi ketentun dan petunjuk teknis, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bombana yang tertuang dalam SE Bupati No. 205 tahun 2020.

Menanggapi hal ini, Direktur Poleang Institute dr. Haerul Anwar akan menempuh proses hukum untuk memberikan efek jerah terhadap oknum yang dinilai masih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan masyarakat ditengah pandemi.

“Sejak awal kami menilai proses pembentukan Satgas di Kecamatan Poleang sudah banyak menyalahi ketentuan. Mulai dari tidak dipenuhinya komponen-komponen personalia Satgas yang cenderung nepotis hingga adanya indikasi korupsi upah satgas di 6 kelurahan oleh oknum aparatur kelurahan. Kami akan menempuh jalur hukum, sehingga kejadian tidak bermoral ini tak terulang lagi,” Ujar Haerul kepada media Akkareso.com pada Selasa (5/5/2020).

Selain itu, dr Haerul juga menghimbau kepada semua aparatur negara di semua tingkatan untuk mengelolah semua dana penanganan Covid-19 dengan transparan dan penuh tanggungjawab.

“Anggaran penanganan Covid-19 ini tidak sedikit, banyak anggaran dari sektor-sektor lain dipangkas demi mengakhiri pandemi ini. Jadi mari sama-sama kita kawal anggaran ini agar dikelola secara transparan dan tepat sasaran,” ucap dr. Haerul Anwar yang juga Pengurus PB HMI.

Senada dengan itu, Sekretaris Eksekutif Poleang Institute, Zulfikar menuturkan bahwa secara kelembagaan Poleang Institute telah lama melakukan pengawasan pembetukan satgas di Kecamatan dan mengaku telah memiliki banyak data dan bukti untuk membawa masalah ini ke ranah hukum.

Kami juga pernah melakukan audensi terbatas dengan Plt. Camat Poleang, Syukri H.S, S.IP untuk membahas adanya indikasi penyelewengan anggaran ditingkat kelurahan.

“Langkah ini terpaksa akan kami lakukan karena pihak kelurahan tidak bisa menjelaskan alasan pemotongan upah anggota Satgas Lingkungan sebesar Rp. 25,000 per orang. Padahal kami telah meminta dengan hormat kepada Plt Camat Poleang untuk menegur para lurah dalam audiensi terbatas dengan Poleang Institute,” tutur Zulfikar.

Kendati demikian seorang oknum Lurah menjelaskan bahwa pemotongan itu adalah pajak dan pengadaan barang, kami tahu bahwa anggaran pengadaan barang sudah dialokasikan sendiri, bukan diambil dari upah satgas. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 28/PMK 03/ 2020, pajak barang dan jasa anggaran penangan pandemi telah dihapuskan.

Sehingga Poleang Institute mendesak aparatur kelurahan yang berwenang segera mengembalikan upah satgas sebesar Rp. 750.000 per anggota Satgas sebelum laporan mereka benar-benar dilayangkan ke Polres Bombana.

“Presiden Jokowi sudah mewanti-wanti betul agar anggaran ini dikelola dengan baik, transparan dan tepat sasaran,” jelas Zulfikar yang juga ketua HMI kota Semarang

Sementara itu, disisi lain Pak Syukri selaku Pimpinan tertinggi di kecamatan mengaku tidak memberikan instruksi sama sekali kepada lurah untuk melakukan pemotongan upah satgas.

“Jadi, mohon segera berikan dana itu pada yang berhak, sebelum tim kami berangkat ke Kasipute. Sekali lagi kami ingatkan, ini demi kepentingan dan kebaikan bersama,” pungkasnya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here